POLEMIK Ahmadiyah Lebih Banyak Muatan Politik-nya

BENAR-kan, bahwa "polemik" Ahmadiyah atau pun konflik-konflik sara lain di Indonesia ini, ujung-ujungnya lebih banyak bermuatan politik. Lihat aja pemberitaan Ahmadiyah sekarang ini, mulai tertutupi oleh maraknya rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Sehingga masalah Ahmadiyah nantinya akan mengalami pembiaran.

Kalau dilihat lagi, dengan rencana keluarnya SKB nanti, mental masyarakat Indonesia masih belum dewasa jika sedang berjamaah: Bakal ada pelampiasan kekesalan masyarakat terhadap kondisi ekonominya. No wonder-lah begitu keluar SKB, maka--na'uudzu bil`l-Laah--akan ada "pembantaian, perusakan dan penjarahan" terhadap jamaah maupun aset Ahmadiyah. Udah gitu, diperparah keterlibatan MUI sebagai badan "yang dekat" dengan Pemerintah. "Capek deh!"

Kalau SKB dan seluruh kejadian itu benar terjadi, maka BAKORPAKEM patut "diberi penghargaan" sebagai penggagas seluruh rangkaian kejadian tersebut. How come? Yaa, mereka-lah penggagas ide itu. Negara ini berasaskan Pancasila, bukan Keislaman. Jika ditanya apakah yakin terhadap apa yang diyakini Ahmadiyah? Itu lain masalah. Atau jangan-jangan, belum pernah mendalami. Nah lho?!

Repotnya, negara "sudah terlanjur" menjamin kebebasan memeluk agama, beribadah berdasarkan agama dan keyakinannya itu (UUD pasal 29 ayat 2) dan kebebasan berpendapat, berpikir dan berkumpul (UUD pasal 28). See, kalau mau melarang, yaa-sekalian amandemen lagi UUD dan semua aliran Islam selain yang diyakini MUI maupun BAKORPAKEM. Andai kata Muhammadiyah atau NU tidak memiliki wakil di kedua institusi itu, well-siap-siap aja buat diharamkan di Indonesia tercinta ini.[] (Chamisah/Ali)