Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana,
mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menunggu keputusan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasibnya dalam
koalisi partai pemerintah. Menurut dia, PKS kini berusaha mendapatkan
simpati khalayak jika ternyata didepak keluar dari Sekretariat
Gabungan. "PKS berhitung untuk dapat perhatian publik," kata Ari di
Jakarta kemarin.
Posisi PKS di Sekretariat Gabungan (Setgab) goyah seusai Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kenaikan harga
bahan bakar minyak pada Sabtu-Ahad pekan lalu. Sikap PKS berbeda
dengan Partai Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai
Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang tergabung
dalam koalisi. Koalisi mendukung kebijakan pemerintah yang hendak
menaikkan harga BBM. Selasa malam lalu, Setgab sepakat mendepak PKS.
Ari mengatakan kecil kemungkinan PKS bersikap tegas mundur. Pilihan
yang paling baik diambil PKS, kata dia, adalah menyerahkan kepada
Yudhoyono. Sumber di kalangan Istana menyatakan, PKS tidak ingin
mundur sukarela. Maunya, kata dia, PKS ditendang. Jika didepak, citra
PKS naik. Sebab, PKS punya alasan untuk menyatakan rela berkorban,
menjadi tumbal, dikeluarkan dari koalisi demi membela rakyat untuk
menolak kenaikan harga BBM.
"PKS ingin dapat poin dengan jadi tumbal," kata sumber itu.
Senada dengan itu, Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya
menyatakan ragu PKS akan mengambil sikap. Yunarto mengatakan saat ini
PKS tengah memainkan politik "wait and see" dengan melempar bola
nasibnya kepada Presiden. "Ini cerdiknya PKS," kata Yunarto.
Ia mengatakan PKS akan lebih untung jika menunggu keputusan Yudhoyono
ketimbang menentukan sikap sendiri.
Dengan strategi seperti itu, PKS tak perlu mempertaruhkan citranya di
depan Yudhoyono.Yunarto mengatakan, jika Yudhoyono mengeluarkan PKS
dari koalisi, belum tentu itu akan menguatkan citra Yudhoyono.
"Bolanya ada di Presiden," katanya.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, belum bisa
memastikan apa keputusan Yudhoyono terhadap PKS. "Beliau kan
politiknya santun. Mari tunggu saja," kata dia. Menurut Mubarok, pekan
depan Demokrat akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas
koalisi, khususnya PKS. Rencananya, pertemuan tersebut dihadiri
Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Menanggapi hal ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan akan
membicarakannya dengan Sekretariat Gabungan.
Menurut dia, Setgab tak bisa mendepak PKS begitu saja.
"Akan ada pembicaraan bersama dengan Setgab. Kesepakatan tidak bisa
dibatalkan sepihak," kata Luthfi. Menurut dia, PKS punya kontrak
khusus dengan Presiden. Namun ia menolak menjabarkan isi kontrak
khusus tersebut."Itu tidak harus dibuka ke publik. Itu antara yang
bersepakat saja," kata Luthfi.
ANGGA SUKMA WIJAYA | ANANDA BADUDU | FRANSISCO ROSARIANS |
SUNUDYANTORO Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul
Sembiring angkat bicara soal desakan agar partainya dikeluarkan dari
Sekretariat Gabungan partai pendukung pemerintah. Menurut dia, PKS
sudah berkeringat sejak awal untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono
menjadi presiden. "Beda dengan yang lain. Kami sudah berkeringat dari
awal. Kami menggerakkan seluruh mesin PKS," kata Tifatul seusai acara
peluncuran biografinya berjudul Sepanjang Jalan Dakwah di Galeri
Indosat, Jakarta, kemarin.
Ia menegaskan, PKS hanya punya kontrak dengan Demokrat dan Presiden
Yudhoyono, bukan dengan partai anggota koalisi lain. "Tidak ada
kontrak dengan Partai Persatuan Pembangunan. Golkar baru datang
setelah pemilihan presiden se
lesai. Jangan samakan. Partai Golkar dikasih hadiah,"katanya.
Menurut Tifatul, sejak awal PKS sudah tegas tetap ingin berada di
koalisi hingga 2014. Namun, jika dalam perjalanan ada beda pendapat,
Tifatul menganggapnya wajar. "Sebenarnya saya lihat kedua-duanya tidak
jadi menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada 1 April lalu. Kami
juga berharap tidak naik karena harga minyak dunia sudah mulai
turun,"katanya.
Soal pergeseran posisi di kabinet setelah PKS dikucilkan dari
Sekretariat Gabungan (Setgab), Tifatul menyatakan menyerahkan
sepenuhnya kepada Presiden."Itu hak prerogatif Presiden. Kami di PKS
menyerahkan kepada Presiden,"katanya.
Politikus Partai Golkar, Azis Syamsuddin, enggan mengomentari
pernyataan Tifatul. "Saya no comment. Kami lihat perkembangannya,"kata
Azis . Tapi suara keras datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Golkar Happy Bone Zulkar
naen. Ia menyatakan koalisi pemerintah di parlemen masih kuat jika PKS
keluar dari koalisi.
Ia mengatakan, jika PKS beroposisi, partai koalisi memiliki 366 suara
dan oposisi punya 194 suara. Menurut dia, pada saat ini komposisi
suara di parlemen adalah 423 suara koalisi dan 127 suara oposisi.
Kekuatan koalisi tidak akan berubah bila PKS, yang memiliki 67 suara,
keluar dan menjadi oposisi. "Ini saatnya Presiden menunjukkan diri
sebagai pemimpin," kata Happy dalam diskusi di Cikini, Jakarta,
kemarin.
Reaksi keras datang dari Ketua Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ia
mengatakan nasib PKS di Setgab sudah tamat. Partai koalisi sudah
sepakat mendepak PKS. Menurut Ruhut, sikap PKS yang setengah hati
berkoalisi dengan pemerintah sudah mencapai puncaknya. "Sudah sejak
deklarasi SBY-Boediono, PKS itu seperti itu,"kata Ruhut.
ANGGA SUKMA WIJAYA | FRANSISCO ROSARIANS | PRIHANDOKO | ANANDA BADUDU
| SUNUDYANTORO